 |
Prabowo Subianto (theintercept) |
Badan Penerimaan Negara (BPN) batal dibentuk pada masa pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.
Ketua Relawan Pengusaha Muda Nasional (REPNAS), Anggawira, menyatakan bahwa rencana pembentukan BPN yang bertujuan untuk menggabungkan fungsi perpajakan, bea cukai, serta penerimaan negara lainnya, dianggap terlalu kompleks.
Menurut Anggawira, integrasi antara lembaga-lembaga yang berbeda memerlukan waktu, koordinasi, dan penyesuaian birokrasi yang tidak mudah.
"Ada kekhawatiran bahwa proses ini justru akan memperlambat kinerja penerimaan negara dalam jangka pendek," ujarnya pada Kamis (17/10/2024).
Ia menjelaskan bahwa pemerintah mungkin melihat bahwa lembaga-lembaga yang sudah ada, seperti Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), masih cukup efektif dalam menjalankan tugasnya.
Oleh karena itu, daripada membentuk badan baru, pemerintah kemungkinan lebih memilih untuk meningkatkan kinerja dan sinergi antar-instansi yang ada, baik dari sisi teknologi, digitalisasi, maupun peningkatan sumber daya manusia.
Di tengah masa transisi pemerintahan dan tantangan ekonomi, Anggawira menambahkan bahwa fokus utama Prabowo mungkin lebih pada menjaga stabilitas fiskal dan penerimaan negara.
"Pembentukan BPN bisa dianggap sebagai langkah yang memerlukan peninjauan ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini," lanjutnya.
Sebelumnya, Prabowo Subianto dikabarkan akan membentuk Badan Penerimaan Negara atau Kementerian Penerimaan Negara dengan tujuan meningkatkan rasio pajak (tax ratio) yang stagnan selama sepuluh tahun terakhir.
Badan atau kementerian ini direncanakan menjadi gabungan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC).
Sumber: CNN
 Batal, Fokus Prabowo pada Peningkatan Sinergi Lembaga){kind=link}